syariah@uinkhas.ac.id -

CEGAH STUNTING, PROF HARIS: ANAK MEMILIKI HAK ATAS ORANG TUA, MASYARAKAT DAN NEGARANYA

Home >Berita >CEGAH STUNTING, PROF HARIS: ANAK MEMILIKI HAK ATAS ORANG TUA, MASYARAKAT DAN NEGARANYA
Diposting : Rabu, 13 Sep 2023, 08:42:40 | Dilihat : 97 kali
CEGAH STUNTING, PROF HARIS: ANAK MEMILIKI HAK ATAS ORANG TUA, MASYARAKAT DAN NEGARANYA


Media Center Fakultas Syariah - Stunting merupakan hal penting sehingga menjadi bagian dari tujuan kedua SDGs (Sustainable Development Goals), yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Di tahun 2025 telah mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja.

Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. mengungkapkan hal itu di tengah penyelenggaraan “Halaqoh Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” di Orchadz Hotel Industri, Jakarta, Senin (4/9/2023) lalu.

“Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standard. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara serius. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting terbesar,” kata Guru Besar UIN KHAS Jember yang akrab disapa Prof Haris itu.

Dalam halaqoh yang diselenggarakan oleh Gerakan Keluarga Maslahat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu, Prof Haris menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa hal dalam mengatasi stunting. Salah satunya dengan membuat regulasi untuk penurunan stunting. Misalnya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menghapus Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang  Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

“Pemerintah telah melakukan beberapa hal mengatasi stunting. Salah satunya dengan membuat regulasi untuk penurunan stunting. Misalnya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menghapus Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi,” tutur Prof Haris yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember.

Berkaitan dengan maqasid, kata Prof Haris, Maqasid Usrah (Stunting) terlihat adalah salah satu aspek maqasid saja. Ada maqasid lain. Di samping itu, Maqasid Stunting dalam Maqasid Usrah ini berkaitan dengan maqasid lain (Maqasid al-Fard, Maqasid al-Ummat dan Maqasid al-Insaniyah).

Prof Haris pun menjelaskan, setiap anak sejak kelahirannya punya hak atas orang tua, masyarakat dan negaranya, sebagaimana pernyataan Mustofa Muhammad az-Zuhaili (Huquq al-Aulad alal Walidain fis Syariah al-Islamiyah).

“Setiap anak memiliki hak untuk disusui oleh ibunya, karena hal itu sangat penting untuk perkembangan anak. Kalau tidak keluar susu, harus sewa orang menyusui jika mampu Selain ibu, ayah wajib mengupayakan adanya ASI untuk anaknya dalam masa susuan,” jelas Prof Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan (KP3) MUI Jawa Timur.

Menurutnya, imunisasi juga harus termasuk kategori persoalan mubah yang dianggap maslahah oleh negara. Karena itu, jika hal mubah ini mengandung maslahah, maka pemerintah bisa mewajibkan dan rakyat harus mengikutinya.

“Perbuatan yang wajib jika ditetapkan pemerintah menjadi lebih muakkad wajibnya Perbuatan yang sunah yang ditetapkan pemerintah menjadi wajib. Perbuatan yang mubah jika ditetapkan pemerintah menjadi wajib jika mengandung kemaslahatan umum,” tambahnya sebagaimana mengutip perkataan Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain.

 

Kontributor: M. Irwan Zamroni Ali

Editor : Andika Fadliansyah

;