HADIR DALAM NGOBRAS, PROF. IBNU PAPARKAN FUNGSI DIREKTIF NEGARA DI ERA NEW NORMAL
Media Center - Guru Besar Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H. menyampaikan eksistensi hukum di era New Normal dalam Ngobras (Ngobrol Bareng tapi Santai) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
Acara Ngobras bertema, Fungsi Hukum Mewujudkan New Normal Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Kesadaran Hukum tersebut dilaksanakan secara luring di Aula VIP Lantai 2 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, pada Jumat (07/10).
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. dalam sambutannya mengungkapkan mengenai hilangnya pembatas antara bidang Syariah dan Hukum.
"Hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa Alumni Fakultas Syariah yang dapat melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Perguruan Tinggi Umum seperti Universitas Jember. Saya juga sering menjadi dosen penguji disertasi di Fakultas Hukum UNEJ dan kita juga sering mengundang dosen fakultas hukum untuk mengisi materi di Fakultas Syariah," ungkap Prof. Haris yang juga merupakan Guru Besar Bidang Ushul Fiqh.
Dalam pandangan Prof. Haris, ada empat kompetensi mahasiswa Syariah atau hukum. “Empat itu adalah dasar-dasar ilmu hukum, metode penalaran hukum, ketrampilan hukum dan etika profesi hukum. Dalam dasar-dasar ilmu hukum, jika merujuk pada Friedman, ada tiga unsur penting dalam evektivitas hukum; legal structure. legal subtanstive, dan legal culture. Yang dibahas Prof Ibnu hari ini adalah soal legal culture atau budaya hukum terkait era New Normal”, ujar Prof. Haris yang juga Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
Pada kesempatan yang diberikan, Prof. Ibnu memaparkan mengenai fungsi hukum dari perspektif tata negara di era New Normal.
"Terdapat empat konsep yang harus dipahami, diantaranya konsep fungsi hukum, konsep New Normal, konsep kesadaran hukum, dan sikap kepatuhan hukum," papar Dosen Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya tersebut.
Di sisi lain, Prof. Ibnu menyatakan perwujudan New Normal dapat dilakukan dengan implementasi fungsi hukum direktif atau fungsi pengarah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
"Maka tugas dan fungsi negara dalam mewujudkan new normal adalah fungsi direktif atau pengarah," imbuh Prof. Ibnu.
Terhadap tugas negara dalam fungsi direktif, Guru Besar Ilmu Hukum IAIN Palangka Raya tersebut menyebutnya sebagai wujud penggerakan fungsi hukum secara organisatoris.
"Posisi negara sebagai fungsi direktif ialah mengarahkan ditandai dengan membentuk satgas Covid-19 tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan kelurahan," ujar Guru Besar yang dikukuhkan pada 29 Juni 2022 lalu.
Di hadapan peserta Ngobras, Prof. Ibnu turut menerangkan gagasan yang muncul seiring dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia, yakni standarisasi penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, dan social distancing hingga terbentuknya berbagai macam instrumen hukum.
"Ada contoh instrumen hukum yang sifatnya mendoktrin seseorang, misal anda boleh masuk kelas kalau anda pakai masker," tambah Prof. Ibnu yang merupakan mantan Rektor IAIN Palangka Raya periode 2011-2019.
Pada akhir penyampaian materi, Prof. Ibnu menyampaikan pesan bagi seluruh peserta yang hadir mengenai pentingnya pembelajaran hukum dalam keadaan atau kondisi apapun.
"Apapun yang terjadi di Indonesia, proses pembelajaran hukum tidak boleh terhenti," pungkas Prof. Ibnu.
Ngobras tersebut diikuti dengan antusias tinggi oleh puluhan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
Reporter: Wasilah
Editor Arvina Hafidzah
