Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Gelar Webinar Public Lecture Penguatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mahasiswa
Jember (Fasya Media) – Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember menyelenggarakan webinar Public Lecture dengan topik “Penguatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan”. Kegiatan ini berfokus pada kajian Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Timur, yang sangat relevan dengan dinamika pembentukan regulasi di tingkat daerah.
Webinar ini menghadirkan narasumber kompeten di bidang akademik dan praktik pemerintahan, yaitu Fajar Imami, S.Sos., S.H., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Dr. Wildani Hefni, MA. mengapresiasi penyelenggaraan webinar Public Lecture ini dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir.
“Mahasiswa Fakultas Syariah harus mengikuti webinar ini, karena merupakan tindak lanjut dari mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Mereka dapat memahami langsung bagaimana proses RUU tercipta dengan pendampingan dari Biro Hukum Pemprov Jawa Timur,” papar Dekan Wildani Hefni, Sabtu (20/12/2025) di Jember.
Kegiatan webinar berlangsung dengan antusias dan diikuti oleh sekitar 100 (seratus) mahasiswa Fakultas Syariah. Acara dipandu langsung oleh Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember serta Dosen Pengampu Mata Kuliah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam diskusi yang berlangsung, mahasiswa menyimak dengan seksama materi yang disampaikan narasumber. Hal ini terlihat dari diskusi yang berjalan aktif dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Fajar Imami, S.Sos., S.H., M.Si.
Kegiatan ini dinilai sangat relevan karena dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, yang menghubungkan teori-teori abstrak dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan realitas praktis di birokrasi pemerintahan. Mahasiswa tidak hanya memahami proses legislasi secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi juga diajak melihat dinamika politik hukum, proses harmonisasi di tingkat wilayah, serta tantangan sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks lokal Jawa Timur.
Kontributor Fasya Media
