HALAL BI HALAL NASIONAL, FORUM DEKAN SYARIAH DAN HUKUM KUATKAN KEMITRAAN MENUJU KEUNGGULAN
Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020.
Sesungguhnya kualitas keunggulan Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri itu bergantung pada kemitraan tangguh yang dibangunnya. Atas dasar itulah, Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia mengadakan Halal Bi Halal Nasional dengan tema: “Bersinergi Membangun Kemitraan Mewujudkan Keunggulan”, pada Rabu, 10 Juni 2020 jam 09.00 sd 12.00 WIB melalui aplikasi zoom.
Hadir pada kesempatan itu, Prof. M. Arskal Salim GP, Ph.D, (Direktur Diktis Kemenag RI), Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H, M.H., (Ketua Forum Dekan), Dr. Saifullah, SH, M.Hum., (Wakil Ketua), Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I (Sekretaris), dan Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag (Bendahara). Sementara, dari 59 PTKIN dalam acara itu hadir 40 Dekan FSH seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H, M.H., Ketua Forum, melanjutkan wacana penyederhaan prodi dalam Fakultas Syariah dan Hukum. “Keinginan kita agar punya dua program studi. Ilmu hukum dan ilmu Syariah. Hanya saja, ini ada beberapa hambatan. Misalnya penolakan sejumlah kalangan. Artinya, bahwa hal ini tidak mudah. Tapi kita akan diskusikan lebih lanjut dengan kemenag RI”, ujar Thalabie.
Selain membahas kelanjutan Sharia Event, Dr. Tholabi juga membincang lebih serius format kemitraan antar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. “Kita harus bangun kemitraan, terutama untuk hasil akreditasi yang unggul. Misalnya dengan visiting scholars antar dosen tetap program studi. Demikian juga dengan student exchange, tukar tulisan artikel mahasiswa antar jurnal kita, dan sebagainya”, tukas Tholabi yang juga aktif sebagai Wakil Sekretaris di Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Pengurus Besar NU.
Sementara itu, Prof. M. Arskal Salim GP, Ph.D.,mengapresiasi kegiatan Halal bi Halal ini. Ia juga mendorong kemitraan yang baik antar Fakultas Syariah dan Hukum. “ Ada tiga model kemitraan. Pertama, membangun SDM melalui Sabbatical Leave . Yaitu pertukaran para guru besar antar STAIN, IAIN dan UIN. Dampaknya luar biasa.Punya impact yang jelas di kalangan dosen. Kedua, ada empat belas jurnal yang sudah Shinta 2 di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia. Saya harapkan ini bisa diperkuat kerjasama menuju scopus, dan jurnal lainnya di bawahnya agar lebih semangat menaikkan shinta-nya. Ketiga, joint degree international. Langkah-langkah dengan siapa? Asia, Eropa, Australia. Beberapa kampus bisa bergabung dan kami di Diktis bisa memfasilitasi.”, ujar Prof. M. Arskal Salim GP, Ph.D
Prof. Arskal Salim juga membincang tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang sudah seharusnya diterapkan di kampus PTKIN. “Pandemi ini sesungguhnya relevan dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Ini tantangan PTKIN di era disrupsi. Di sini, kita dihadapkan pada dua tantangan sekaligus. Digital skills dan digital tools. Sumber daya manusia dan infrastruktur pelaksanaan pembelajaran online”, kata Prof Arskal Salim menjelaskan.
Dialog dalam acara ini disambut hangat para Dekan. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang juga moderator acara ini mengatakan bahwa acara serupa akan diadakan pada masa-masa yang akan datang. “Insyaallah acara seperti ini tidak akan berhenti di sini. Rencananya satu bulan sekali kita akan bertemu. Temanya bisa akreditasi atau kampus merdeka. Kita bisa memilih yang prioritas”, ujar Guru Besar Termuda di lingkungan PTKIN tersebut.
Keluhan anggaran yang habis di kala pandemi menjadi isu utama. “Saya mau sampaikan. Kalau anggaran kita habis. Bagaimana lalu dengan kegiatan kita”, kata Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Memang, sejak Pandemi Covid-19, anggaran di PTKIN nyaris habis. Sehingga, praktis tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh Fakultas.
Pemotongan anggaran UKT juga menjadi tema menarik. “Tantangan kita sekarang: mahasiswa kita rata-rata terdampak pandemic Covid-19. Mereka meminta pulsa pada kampus. Sebagian ada juga yang minta penurunan UKT. Mohon share bapak ibu dekan untuk kita bisa saling berbagi bagaimana menyikapi kondisi ini”, ujar Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Kampus merdeka dan merdeka belajar menjadi topik menarik. “Saya kira, tema merdeka belajar kita utamakan. Apalagi, kita perlu mereview kurikulum yang sesuai dengan arahan mendikbud tersebut”, pinta Dr. Maimun, MHI, Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura menanggapi paparan kampus merdeka Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Saifullah, SH., M.Hum. Beberapa Fakultas Syariah dan Hukum seperti UIN Jakarta, UIN Walisongo dan UIN Malang serta beberapa yang lain sedang proses melakukan review kurikulum menyesuaikan dengan kampus merdeka tersebut.
Tema akreditasi daring juga menjadi bahasan krusial formal kemitraan. “Kita agar saling bersinergi mempunyai prestasi ketika kita menjabat. Karena itu, akreditasi dengan kriteria 9 ini, harus kita maksimalkan. Apalagi yang sekarang lagi akreditasi via daring”, tukas salah satu Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., MA, Dekan Fakultas Syarian IAIN Pontianak tersebut.
Sebagaimana diketahui, akreditasi menjadi jantung kualitas perguruan tinggi. Karena itu, semua harus diarahkan pada jantung tersebut. Emoh dan abai terhadap akreditasi hanya akan menjadikan perguruan tinggi tertinggal jauh di belakang.
Para dekan juga berharap agar mereka dapat bersinergi untuk menjadi guru besar. Misalnya dengan tulisan jurnal internasional secara bersama-sama. “Saya kira juga dengan persilahkan orang luar untuk dapat menguji Disertasi, sesuai persyaratan guru besar”, ujar Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
Ada banyak problem dan tantangan yang menghadang untuk menuju kemajuan, sebanyak usulan dan tanggapan para Dekan tersebut. Hanya saja, Tantangan ini akan dijinakkan dengan kemauan dan kemitraan yang kuat diantara para Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.
Diliput oleh Media Center Fakultas Syariah IAIN Jember
Reporter : M. Irwan Z.
Editor : M. Abd. Rauf
