MAHASISWA HARUS IKUT MENGAWAL DEMOKRASI DALAM PILKADA ERA NEW NORMAL
Media Center, Jember, 15 Juli 2020
Memasuki era normal baru, dengan adanya virus Covid-19 yang menyebabkan hampir semua kegiatan mahasiswa harus dilaksanakan secara online seperti seminar, workshop, bedah buku, talk-line dan lain sebagainya, kini Fakultas Syariah IAIN Jember mengadakan kegiatan berupa diskusi publik secara offline untuk pertama kalinya. Tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mulai dari sosial distancing hingga menggunakan masker menjadi kewajiban untuk mengikuti kegiatan diskusi publik tersebut. Selain offline, Fakultas Syariah juga menyediakan fasilitas Online bagi dosen dan mahasiswa yang ingin bergabung tetapi ada dirumah dengan melakukan siaran langsung via zoom meeting.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Prodi Hukum Tata Negara yang merupakan hasil kerja sama Fakultas Syariah IAIN Jember dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dan didukung oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) tersebut berhasil dilaksanakan pada Hari Rabu, 15 Juli 2020 jam 08.00 sd 10.00 WIB. Kegiatan berupa diskusi publik yang bertemakan “Tantangan Demokrasi dalam Pemilukada Jember 2020” tersebut dilaksanakan di Aula VIP Lantai 2 Fakultas Syariah IAIN Jember.
Pada kesempatan itu turut hadir Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. (Dekan Fakultas Syariah), Dr. Moh. Faishal, SS, M.Ag (Wadek I), Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. (Kaprodi Hukum Tata Negara), serta para pemateri mulai dari Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi, SE, ME., dan Dosen Hukum Tata Negara Dr. H. Nur Solikin, MH., dan puluhan peserta dari dosena dan mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M. Fil.I sangat mengapresiasi kegiatan ini. “Alhamdulillah, kegiatan Diskusi Publik ini sangat bagus untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi mahasiswa. Dengan pakar yang kompeten, insyaallah adik-adik mahasiswa akan tahu fakta di lapangan. Karena faktanya, politik uang masih membayangi Pemilukada kita. Untuk dapat rekomendasi partai, seorang calon bupati harus mengeluarkan uang milyaran. Bagaimana bisa maju kalau begini?. Belum rakyat yang juga dapat aliran uang tim sukases, padahal dalam UU. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sangat jelas melarang money politic ”, ujar Prof . Kiai Harisudin yang juga menjadi Ketua Timsel KPU Zona VII Propinsi Jawa Timur pada tahun 2019 setahun silam.
Makanya, peran mahasiswa penting mengawal Pilkada di daerahnya masing-masing. Mahasiswa yang dikenal sebagai sosok idealis tidak boleh tinggal diam. “Saya berharap, mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya dan mahasiswa Fakultas Syariah umumnya ikut mengawal berjalannya demokrasi dalam pemilukada era masa New Normal”, tukas Prof Kiai M. Noor Harisudin yang juga sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.
Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi, SE, ME., menyampaikan bahwa tantangan demokrasi khususnya pada Pemilukada Jember saat ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. “Tantangan demokrasi yang akan dihadapi pada Pemilukada kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dimana proses pemilukada Jember harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga mengakibatkan melonjaknya biaya anggaran untuk penyediaan keamanan dalam menghadapi pandemi Covid-19, seperti penyediaan masker dan handsanitizer, pelaksanaan rapid test bagi para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan masih banyak tantangan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari klaster baru covid-19,” ujar Hanafi.
Dr. H. Nur Solikin yang juga merupakan pemateri pada acara diskusi publik tersebut menyampaikan bahwa Pemilukada Jember harus tetap dilaksanakan meski ditengah wabah Covid-19. “Pemilukada Jember harus tetap dilaksanakan, ini merupakan tantangan tersendiri untuk kita semua, bagaimana proses demokrasi atau Pemilukada Jember tetap berjalan secara demokratis meski harus mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Nur Solikin yang juga dosen Hukum Tata Negara.
“Pemilukada 2020 merupakan Pemilukada paling berat, KPU dan Bawaslu ke depannya akan sangat sibuk. Mereka harus menyiapkan infrastruktur yang lengkap agar proses Pemilukada berjalan sesuai harapan, dan itu semua membutuhkan dana yang tidak sedikit, ditambah partisipasi politik bagaimanapun juga harus tetap tinggi agar pemimpin yang dihasilkan merupakan pilihan masyarakat banyak,” tambahnya.
Inayatul Anisa, S.Ag, M.Hum., kaprodi Hukum Tata Negara yang juga moderator pada kegiatan tersebut diakhir acara menyampaikan agar mahasiswa juga turut aktif berpartisipasi dalam proses berdemokrasi. “Setelah ini adik-adik mahasiswa saya harap tidak hanya berdiam menjadi kaum rebahan. Semuanya harus juga aktif berpartisipasi dalam berdemokrasi,” tutur Inayah, Kaprodi Hukum Tata Negara tersebut.
Kegiatan berjalan dengan lancar dan menarik. Hal ini dapat dilihat dari munculnya banyak pertanyaan dari para peserta. Salah satu peserta dalam kegiatan tersebut Nanda Firdaus Puji Istqomah mengaku sangat senang karena berkesempatan ikut pada acara tersebut. “Acara ini sangat menarik dan menjadi wawasan baru tentang arti pentingnya demokrasi ditengah pandemi bagi para mahasiswa terlebih di Kabupaten Jember sendiri yang sebentar lagi akan melaksanakan Pemilukada 2020,” ujar mahasiswi Hukum Tata Negara asal Sidoarjo tersebut.
Reporter: M. Irwan Zamroni Ali
Editor: Abd. Rauf
