MELIHAT WAJAH HUKUM DALAM PENDIDIKAN NASIONAL, DEMA-F GELAR DIALOG HUKUM ONLINE
Media Center - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember menyelenggarakan acara Dialog Hukum dengan tema “Peranan Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional” (Khususnya dalam Ruang Lingkup UIN KHAS) pada Senin malam, (5/7) pukul 19.00-selesai.
Tujuan dari adanya dialog hukum ini adalah untuk menambah wawasan tentang hukum yang berkaitan dengan pendidikan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah yang tidak hanya spesifik kepada hukum positif atau hukum Islam saja.
Adapun narasumber dalam acara tersebut yaitu Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. sebagai Dekan Fakultas Syariah (Fasya) UIN KHAS Jember, dan Dr. Hj. Mukni’ah, M. Pd. I. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN KHAS Jember, yang dipandu oleh moderator, Isnaini Rofiqoh sebagai Biro Pendidikan dan Riset DEMA Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
Irmayatul Kinnanah sebagai Bendahara Umum DEMA-F Fakultas Syariah, mewakili sambutan Ketua Umum, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa dan segala pihak yang telah mensukseskan dan mengikuti acara dialog hukum kali ini.
“Terimakasih sudah ikut berpartisipasi, baik peserta maupun panitia yang sudah bekerja dengan sangat baik. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan mahasiswa tentang hukum, khususnya urgensi hukum dalam sistem pendidikan,” ucap Maya.
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I., sebagai narasumber pertama menyampaikan, segala sesuatu pasti akan kembali kepada hukum, baik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Minerba, dan termasuk hukum mengenai pendidikan.
“Semua yang diatur oleh manusia pasti melalui hukum. Artinya hukum menjadi sangat penting di semua lini kehidupan termasuk di dalamnya adalah pendidikan,” jelas Prof. Harisudin yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) tersebut.
Prof. Haris berpesan kepada mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) yang ranahnya di bidang konstitusi, agar menghafalkan dan memahami terkait cara pembentukan Undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011.
“Mahasiswa HTN wajib hafal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Di dalamnya terdapat cara pembuatan naskah akademik, dan cara mengisi Undang-Undang,” ujarnya.
Selanjutnya Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I, sebagai narasumber kedua menjelaskan terkait fungsi Pendidikan Nasional serta mengaitkannya terhadap pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di UIN KHAS Jember. Menurut Dekan FTIK tersebut, UIN KHAS tidak keluar dari peraturan perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional (Sikdisnas) yang terangkum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003.
“Fungsi pendidikan nasional itu adalah menjalankan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang beradab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika dikaitkan dengan pendidikan di UIN KHAS saya kira, kita tidak keluar dari Undang-Undang Sikdisnas tersebut,” jelasnya.
Menurut Dr. Mukni’ah, Pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebab nilai-nilai pancasila harus diajarkan dalam proses pembelajaran peserta didik mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan demi memajukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Dan pendidikan harus dilakukan menurut standar kurikulum nasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai sistem dan pengelolaan pendidikan nasional.
Reporter: Wahed Zaini
Editor: Erni Fitriani
