SEMINAR IAIN PONOROGO, DEKAN SYARIAH JEMBER: NO PROBLEM POLITIK IDENTITAS DALAM KORIDOR KONSTITUSI
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menyelenggarakan Seminar Nasional dalam rangka “Justicia Competition”, berlangsung secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada Selasa, (23/02) dari pukul 11.00-12.30 WIB.
Seminar ini mengusung tema "Agama dan Politik Identitas dalam Bingkai Hukum" yang diisi oleh KH. Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) dan pemateri kedua, Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M.Fil.I., (Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember), serta dimoderatori oleh Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Pemaparan pertama disampaikan oleh Gus Muwafiq. Ia menyampaikan mengenai gejolak dalam beragama sendiri, masih sering terjadi. Misalnya saja seperti gejolak bagaimana kekuasaan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Saw. Banyak terjadi Perbedaan pendapat dan perdebatan dalam menyelesaikan suatu hal, karena sebelumnya belum ada contoh langsung dari Rasulullah, sehingga menimbulkan banyak asumsi bagi umat Islam.
Menguatnya politik identitas pasti ada faktornya. Contohnya, di Indonesia faktor itu sudah ada. Tinggal letupan-letupannya. Meski secara teritorial sudah bersatu dengan NRKI, tapi secara ideologi ada yang berjalan sendiri. Salah satunya ideologi yang menganggap kekuasaan kaum muslimin harus terstruktur dan harus terwadahi. Sehingga muncullah gerakan DI/TII, permesta, dan lain-lain. Bahkan di Negara Saudi Arabia sendiri dikatakan bukan representasi dari pemerintahan Islam.
Selanjutnya, pemaparan kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Harisudin tentang bagaimana politik identitas dengan konteks keindonesiaan dalam bingkai hukum maupun sosial.
"Politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan, negara, atau pemerintah. Kalau identitas menurut Hoogg adalah konsep seseorang bagaimana mereka, jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Jadi, politik identitas adalah politik dimana seseorang ikut terlibat mobilisasi yang sama berdasarkan pengalaman masalah politik dan sosial mereka dalam kelompok-kelompok yang sah menurut mereka. Politik identitas umumnya didasarkan atas kesamaan ras, etnis, gender, dan agama," ucap Prof Haris yang juga Guru Besar termuda di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia.
Salah satu landasan politik di Indonesia, lanjut Prof Haris, adalah demokrasi. Demokrasi adalah pilihan terbaik saat ini, meskipun pada beberapa kelemahan seperti praktik politik uang dan mahar dalam pemilu. Demokrasi meniscayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin konstitusi (UUD 1945 Pasal 28E). Selain itu, UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan, "Partai politik adalah organisasi yang secara nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Republik Indonesia."
Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka apakah salah orang Islam berkerumun, bergerombol, dan menyuarakan aspirasi umat Islam (dan juga agama atau kelompok yang lain)? Tentu saja tidak. Karena dijamin konstitusi kita. Demikian juga undang-undang Parpol dijamin dan Undang-undang Ormas dijamin keberadaannya.
"Jadi konstitusi kita tidak melarang adanya aspirasi dan identitas –sebut misalnya umat Islam. Apalagi jika maksud dan tujuannya adalah pemberdayaan umat Islam. Tidak ada masalah untuk diselenggarakan," tegas Prof. Haris yang juga Ketua Umum Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara Seluruh Indonesia itu.
Namun, perlu diperhatikan juga politik identitas tidak boleh menafikan keberadaan komunitas lain yang berbeda, tidak boleh memprovokasi untuk membenci kelompok lain, dan juga tidak boleh membunuh karakter yang lain. “Demikian juga tidak boleh mengafirmasi penyebaran hoaks di masyarakat dan tidak boleh menentang konstitusi dalam negeri yang telah menetapkan Pancasila dan NKRI sebagai sesuatu yang final”, ujar Prof Kiai Harisudin yang juga Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.
Salah satu peserta bertanya kepada Gus Muwafiq, kenapa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas? Kata Gus Muwafiq, karena kita (masyarakat Indonesia) kebanyakan menggunakan nalar pisau.
“Pisau dimana–mana sampai kapanpun pasti tajamnya ke bawah, tumpulnya di atas. Kalau kita tetap berpikiran semacam itu, sampai kapan pun kita akan merasa kalau hukum itu tidak memberikan keadilan terhadap orang kecil. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya hukum itu sudah bisa ditegakkan. Seperti pejabat-pejabat yang ditangkap saat melanggar hukum, hanya saja karena mereka itu orang-orang pintar, maka juga pintar ngelaknya dari hukum. Itu perbedaannya sama kita,” ujar Gus Muwafiq.
Pada sisi lain, Prof. Haris menyebut politik Uang sama berbahanya dengan politik identitas yang membuat suasana gaduh, menebar intrik untuk saling caci, menyebar berita hoaks dan sebagainya. “Politik uang sama bahaya dengan politik Identitas yang membunuh karakter, menebar kebencian, tidak rasional dan emosional yang saya sebut tadi. Oleh karena itu, dalam demokrasi, mari kita harus kuatkan peran civil society dalam membangun sistem politik yang santun, berkualitas dan menyejahterakan masyarakat Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, jelas Prof Kiai Harisudin menjawab pertanyaan salah satu penanya dari Universitas Jambi.
Acara berlangsung menarik dengan antusiasnya para peserta kurang lebih 170 peserta dari berbagai kalangan, didominasi oleh mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia itu.
Reporter : Arinal Haq
Editor : Erni Fitriani
