HMPS HTN Fakultas Syariah UIN Khas Jember Gelar Pelatihan Legislative Drafting, Bekali Mahasiswa Teknik Penyusunan Naskah Hukum

Jember (Fasya MEdia) — Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menggelar Pelatihan Legislative Drafting bertema Teknik Penyusunan Naskah Hukum: Membangun Kepastian, Menegakkan Keadilan, dan Menghadirkan Kemanfaatan, Kamis (25/6/2026), di Aula Perpustakaan UIN KHAS Jember. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa dan menjadi bagian dari upaya HMPS HTN Periode 2026/2027 dalam meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Dekan Fakultas Syariah Dr. Wildani Hefni, M.A., mengapresiasi inisiatif HMPS HTN dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, kemampuan memahami dan menyusun naskah hukum merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki mahasiswa hukum. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami norma hukum, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana sebuah norma dirumuskan secara jelas, sistematis, dan dapat diterapkan,” ujarnya.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Achmad Hasan Basri, M.H, menegaskan bahwa legislative drafting merupakan bagian penting dalam keilmuan Hukum Tata Negara karena berkaitan langsung dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. “Mahasiswa Hukum Tata Negara perlu memiliki kemampuan tidak hanya memahami peraturan yang telah ada, tetapi juga memahami bagaimana sebuah peraturan disusun secara baik dan sistematis,” katanya.

Ketua HMPS HTN Monic Mayzaidah, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi mahasiswa dalam menghadirkan kegiatan akademik yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Pelatihan menghadirkan Bambang Irawan,S.HI Tenaga Ahli DPR RI, sebagai pemateri. Ia memberikan materi mengenai konsep dan praktik legal drafting, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, struktur regulasi, anatomi pasal, naskah akademik, proses legislasi, serta analisis peraturan daerah. Dalam pemaparannya, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kejelasan tujuan, ketepatan rumusan, keterbukaan, dan efektivitas sebuah regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir maupun persoalan dalam penerapannya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan pembahasan contoh penyusunan norma hukum. Melalui pelatihan tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menerjemahkan persoalan publik ke dalam norma hukum yang memenuhi prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kontributor Fasya Media