RAIH DOKTOR TERMUDA, QURROTUL UYUN TELITI HAK HUKUM DIASPORA DI ASIA TENGGARA DAN AUSTRALIA
Media Center - Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember kini kembali panen doktor. Setelah dua bulan sebelumnya, Dr. Wildani Hefni, MA., meraih program doktor di bidang Pemikiran Politik Islam, saat ini disusul oleh Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH., telah melaksanakan ujian terbuka pada 21 April 2021 lalu, dengan gelar doktor di bidang Hukum Tata Negara (HTN). Ujian terbuka tersebut dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, dimulai dari pukul 13.00 WIB. Saat ini, Uyun, adalah doktor termuda di lingkungan kampus IAIN Jember karena memperoleh gelar doktor di usianya yang ke-27 tahun.
Qurrotul Uyun menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Sumber Bulus III Ledokombo Jember, kemudian sekolah menengahnya dilanjutkan di Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura sejak 2004 hingga 2010. Uyun kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) pada tahun 2011 dan selesai tahun 2015 dengan predikat cumlaude. Di tahun yang sama, dia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Semarang. Saat itu Uyun menyelesaikan masa studinya hanya 1 tahun 3 bulan dengan predikat cumlaude pada tahun 2016. Akhir tahun 2017 perempuan kelahiran Jember ini melanjutkan pendidikan Doktornya di kampus dan jurusan yang sama, Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro.
Di usianya yang cukup muda, Uyun berhasil meraih program doktor di Universitas Diponegoro bahkan dalam kondisi hamil tua.
"Saat sebelum sidang seminar hasil penelitian saya memasuki hamil bulan pertama. Saya ujian promosi doktor saat usia kehamilan 9 bulan. Prediksi dari dokter akhir bulan April ini akan lahiran. Mohon doanya semoga diberi kelancaran," tutur Uyun.
Belajar dari semangat Uyun, tentu proses penyelesaian disertasinya tidak mudah, ditambah dalam kondisi hamil, namun hal itu bukan alasan yang membuatnya patah semangat. Di samping itu, motivasi terkuatnya adalah ingin mengikuti jejak suaminya, Dr. Wildan Hefni yang meraih gelar Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Februari lalu.
Disertasi Uyun meneliti tentang Konseptualisasi Kebijakan Hak Hukum Bagi Diaspora Indonesia dalam Konteks Negara Kesejahteraan. Ide ini berawal dari rasa ketertarikannya terhadap fenomena diaspora yang menjadi fenomena global dengan trend positif seiring meningkatnya imigran sukses di abad ke 21. Dua jurnalnya tentang kebijakan hak hukum diaspora sudah terbit di jurnal internasional, Conceptualization of Repudation Rights Policies on Indonesian Diaspora (2018) dan The Arrangement of Indonesian Citizenship Law Policy for Diaspora Permanent Resident (Jurnal internasional terindeks scopus, 2021).
"Diaspora lahir menjadi komunitas besar yang memiliki experience tinggi dalam perjalanan hidup dengan global networking yang sangat kuat dan bisa menjadi devisa besar atau remitansi bagi suatu negara. Karena itu, dalam menentukan strategi pembangunan ke depan, pemerintah Indonesia perlu mempunyai strategi mengenai kebijakan diaspora secara jelas agar dapat memanfaatkan aset, jaringan dan brain power yang dimiliki diaspora Indonesia," ungkap Uyun.
Uyun yang juga alumni PMII UNEJ menceritakan, dalam penulisan disertasi ini di bawah bimbingan Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dan Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H. M. Hum. (Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosial, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia).
Dalam mengumpulkan data, Uyun mendatangi beberapa tempat di dalam dan luar negeri. Lokasi penelitiannya adalah di Asia Tenggara meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Uyun menyatakan Australia dijadikan sebagai objek penelitian untuk menelusuri data bagaimana diaspora Indonesia mendapat perlindungan hak hukum dari pemerintah Indonesia.
Data-data tersebut didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat Indonesia luar negeri yang berada di Australia, berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Konsulat Jendral (Konjen) Republik Indonesia di Sydney, Konsulat Jendral (Konjen) di Melbourn.
"Sementara di Indonesia sendiri, saya menggali data dari beberapa lembaga kementerian, antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri. Tidak hanya itu, saya juga menggali data dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), serta Staf Ahli Menteri Luar Negeri. Untuk yang berkaitan dengan Diaspora, saya menggali data dari Ikatan Indonesian Diaspora Network Indonesia (IDN)," terang Uyun.
Dari penelitian ini Uyun menawarkan konsep ideal perlindungan hukum bagi diaspora Indonesia dengan berdasarkan One Pancasila Identity Concept (OPIC). Agar masyarakat diaspora mendapat pemerataan hak dalam hukum meliputi keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Karena esensinya konsep negera kesejahteraan adalah perlindungan terhadap kepentingan dasar warga dalam suatu negara.
"Kami mewakili pimpinan Fakultas Syariah IAIN Jember ikut senang dan bahagia atas gelar doktor Bu Qurrotul Uyun. Ini adalah dosen Fakultas Syariah yang lulus doktor kedua pada tahun 2021. Insyaallah akan memperkuat SDM Fakultas Syariah yang siap dengan visinya untuk go internasional pada tahun 2035 nanti," pungkas Prof. Dr. M. Noor Harisudin M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember mengungkapkan harapannya.
Reporter: Arinal Haq
Editor: Erni Fitriani
